Manajemen Security di Indonesia dan Penyempurnaan Perkap 24/2007

DSC_0145oleh : Jend (Pol) Purn. Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA

I.    Pendahuluan
Telah sejak lama terdapat kerancuan istilah “security”. Juga “keamanan” dan “pengamanan”, karena itu KIK-UI menggunakan “Manajemen Security” sebagai salah satu kekhususan dan untuk asosiasi, dinamakan Asosiasi Manajer Security Indonesia, disingkat AMSI. Yang dimaksud adalah “Industrial Security” yang dalam buku-buku di Amerika Serikat disingkat “security”. Industrial Security mencakup bidang yang cukup luas, yaitu semua organisasi, baik perusahaan, lembaga dan instansi pemerintah, universitas, rumah sakit, dan sebagainya. Intinya adalah “crime and loss prevention” agar organisasi mencapai tujuannya secara produktif, efektif dam efisien. Loss tentu dapat terjadi karena bencana alam (atau bencana buatan buatan manusia), ketidak mampuan manajemen, dan  hubungan industrial yang tidak baik antara buruh dan pengusaha. Jadi tidak semata-mata dari “crime” atau kejahatan.

Sebagian besar uraian mengenai security memang mengenai pencegahan kejahatan, baik yang berasal dari luar ataupun dari dalam organisasi sendiri, yang akibatnya adalah kerugian (loss). Seperti halnya dengan kegiatan organisasi pada umumnya, security harus di “manage”, agar berhasil guna dan berdaya guna.

Kemampuan management mengakibatkan adanya jurang antara negara maju dan negara berkembang, karena itu pendidikan dan pelatihan management di seluruh bidang dan semua tingkatan harus merupakan prioritas bagi semua negara berkembang. Security Management, pada umumnya adalah manajemen sekuriti suatu organisasi, perusahaan, instansi pemerintah atau organisasi lain seperti universitas, rumah sakit, dan lain-lain.

Khusus bagi Indonesia, berdasarkan UU No. 2, tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri bertugas untuk membina perkembangan industrial security, yang merupakan pengamanan swakarsa sektor modern (pasal 3, pasal 14 (f)) Bahkan, pemberian izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap usaha bidang jasa pengamanan, termasuk Manajemen Security di Indonesia. Jadi, Manajemen Security di Indonesia mencakupi :
a.    Manajemen Security suatu organisasi (internal).
b.    Manajemen Security, yang dilakukan oleh Polri sesuai peraturan perundang-undangan yaitu mengatur perkembangan industrial security

II.    Perkembangan Singkat Manajemen Security di Indonesia
Kebutuhan manusia akan keamanan atas dirinya, keluarga dan harta miliknya sudah ada sejak dahulu kala, baik di Eropa ataupun di Indonesia. Masyarakat mennyelenggarakan keamanan lingkungan-nya sendiri, karena kerajaan-kerajaan kuno belum mengenal pemolisian modern. Sering pula tentara melaksanakan penjagaan keamanan. Pemolisian masyarakat yang demikian  dikenal dengan sebutan “Kin Police”. Polisi modern lahir dengan Robert Peel di Inggris dengan mengangkat pegawai tetap, dilatih, diberi pakaian seragam dan digaji.

Di Indonesia, pada zaman Jepang digiatkan ronda kampung dan semasa revolusi fisik dilaksanakan “pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yang sekarang ditetapkan sebagai “sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dalam UUD. Rakyat Indonesia, terutama dipedesaan yang merupakan wilayah Pemerintah Republik Indonesia “mengorbankan segala-galanya” untuk  mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamirkan. Setelah pengakuan kedaulatan pada akhir tahun 1949, Polri sebagai kepolisian nasional terus memelihara ronda kampung, yang kemudian dikenal dengan Siskamling.

Hansip yang jumlahnya cukup banyak pada tahun 1960-an, sehingga di Departemen Hankam dibentuk Pusat Hansip  (yang pernah dijabat oleh Jenderal Polisi Sutjipto Judodihardjo sebagai Kapus Hansip sebelum diangkat menjadi Menpangak). Hansip waktu itu dibagi dalam : Hansip Wanra dibina oleh TNI-AD dan Hansip Kamra dibina oleh Polri.

Di Mabes Polri waktu itu terdapat dua unit organisasi, yaitu Badan Pembinaan Kepolisian Khusus (Babin Polsus) dan Badan Pembinaan Keamanan Rakyat (Babin Kamra) di bawah koordinasi Deputi Kapolri Urusan Khusus (Dekhus). Tahun 1968-1971, Dekhus  dijabat oleh Irjen Pol. Dr. Awaloedin Djamin. Semasa jabatannya sebagai Kapolri 1978-1982, ditegaskan, bahwa Polri membutuhkan pemberdayaan Pengamanan Swakarsa, Swadaya dan Swadana (1979) yang terdiri atas sektor tradisional, ronda kampung/siskamling dan sektor modern, yang dikenal dengan istilah “industrial security”. Tanggal 30 Desember 1980 ditetapkan pengaturan Satuan Pengamanan disingkat Satpam, yang sekarang diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Satpam. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa diatur lebih jelas dan lebih lengkap dalam UU No. 2, tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

III.    Industrial Security Dalam UU No. 2, tahun 2002
Pasal 2, UU No. 2, tahun 2002 menyatakan :
“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”

Pasal 3 :
(1)     Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :
a.    kepolisian khusus
b.    penyidik pegawai negeri sipil dan/atau
c.    bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

Pasal 14 (1) f menyatakan salah satu tugas Polri adalah
“melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentu-bentuk pengamanan swakarsa”
“Tata cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa” diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43, Tahun 2012.

Pasal 15 (2) f :
“memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan”

Pasal 15 (2) g :
“memberi petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian”

Tugas-tugas Polri seperti tersebut di atas tentu tidak mungkin terlaksana dengan baik, tanpa adanya pengetahuan “security” dan “security management” dari anggota atau pejabat Polri di tingkat Mabes Polri yang berkewajiban melatih anggota Polri serta mempersiapkan Juklak dan Juknis untuk anggota-anggota yang bertugas di lapangan (Polda, Polres dan Polsek, sesuai tingkatan-nya).
Dengan pertimbangan kebutuhan Polri akan tenaga-tenaga yang memahami “security” dan “security management”, maka Kajian Ilmu Kepolisian – Universitas Indonesia (KIK-UI) menyelenggarakan kekhususan Manajemen Sekuriti.

PTIK yang sekarang juga menyelenggarakan program S 2 Ilmu Kepolisian, mencontoh KIK-UI dengan kekhususan Hukum Kepolisian dan Administrasi Kepolisian, sedangkan Manajemen Sekuriti, diganti dengan Manajemen Keamanan dan Teknologi. Seperti dinyatakan di atas KIK-UI (kemudian juga AMSI) menggunakan istilah “Security” atau “Sekuriti”, justru untuk menghindarkan kerancuan istilah “keamanan” seperti antara lain tercantum dalam RUU Keamanan Nasional. Yang menjadi tugas Polri adalah Security dalam arti industrial security. Karena itu disarankan agar kekhususan “Manajemen Keamanan dan Teknologi” pada PTIK diganti dengan “Manajemen Sekuriti”.

IV.    Kekhususan Manajemen Security, KIK-UI
Kekhususan yang “regular” ada pada KIK-UI adalah : Hukum Kepolisian, Administrasi Kepolisian dan Manajemen Sekuriti. Sebagai ilmu kepolisian yang multi disiplinair, KIK-UI pernah menyelenggarakan kekhususan “Pemasyarakatan”. Sedang dipersiapkan kekhususan “Kedokteran Kepolisian” dan “Manajemen SDM Kepolisian”. Kekhususan yang akhir ini diadakan secara insidentil sesuai kebutuhan Polri, AMSI, ABUJAPI dan instansi lain.

Manajemen Sekuriti di KIK-UI merupakan kekhususan, belum Jurusan apalagi fakultas, seperti di beberapa negara maju, sehingga memberikan gelar Master dalam Security Management, bahkan ada yang mempunyai program Doktor dalam Security Technology seperti Edith Gowan University di Perth, Australia. Kekhususan Manajemen Sekuriti KIK-UI memberi pelajaran dalam Sejarah “private security” serta ruang lingkup industrial security, crime and loss prevention, seperti :
1.    Physical Security, pengamanan fisik dari asset organisasi perusahaan, instansi, dan lain-lain, antara lain pengamanan gedung dan lingkungan, pintu gerbang, pagar, pintu-pintu, kunci, CCTV, metal detector, jendela, dan lain-lain. Juga jumlah Satpam yang diperlukan.
2.    Information Security, informasi yang bersifat rahasia agar tidak bocor atau dicuri pihak lain serta media komunikasinya, lisan, tulisan, simbolik, serta teknologi informasi seperti komputer, dan lain-lain.Cyber crime adalah kejahatan informasi yang canggih.
3.    Personnel Security, umumnya personnel security mengenai pengamanan karyawan dan para pimpinan organisasi, karena dianggap asset yang penting. Executive protection dan body guards termasuk di sini. Tetapi personnel security juga mencakupi pengamanan agar pegawai serta pimpinan tidak melakukan kejahatan yang merugikan organisasi Internal theft atau “petit corruption” termasuk di sini. Yang lebih berbahaya tentu korupsi yang besar, yang di Indonesia merupakan masalah yang komplex dewasa ini.
4.    Industrial Relations adalah mencegah kerugian yang diakibatkan buruknya hubungan industrial (industrial relations) antara buruh dan pengusaha, seperti pemogokkan, bahkan ada pengrusakan oleh buruh, dan sebagainya. Maka mata pelajaran Industrial Relations juga diberikan, agar tercipta “industrial peace” dan “industrial harmony”..
5.    Hubungan baik dengan masyarakat lingkungan organisasi/ perusahaan, terutama di daerah perlu diperhatikan melalui Community Development seperti membantu masyarakat lingkungan dengan membangun sekolah, rumah ibadah, dan lain-lain.

Hal-hal tersebut di atas adalah bidang substantif dari security atau bidang teknis dari security. Teknologi security harus juga diketahui, karena merupakan bagian integral dari manajemen security. Karena kekhususannya adalah “Manajemen Sekuriti”, maka secara ringkas diberikan pula pelajaran tentang “Management”. Pengetahuan tentang “security risk assessment” dan “threat evaluation” diberikan agar seorang manajer dapat merencanakan pengamanan yang diperlukan, apakah pengamanan maksimum, menengah atau rendah tersangkut dengan perhitungan anggaran yang diperlukan untuk peralatan, manajer sekuriti, tenaga Satpam, pengorganisasiannya serta pengawasan..

Security Managers di negara maju merupakan professional yang tinggi gajinya. Satpam atau Security Guards juga harus professional yang standar kompetensi profesinya perlu dipersiapkan agar memenuhi standar kompetensi profesi nasional, kemudian regional dan internasional. Jadi, seorang security manager memiliki pengetahuan mengenai security sebagai substantive dan pengetahuan serta memampuan management.

Demikian garis besar tentang kekhususan Manajemen Sekuriti yang diberikan di KIK-UI, yang kiranya dapat dimanfaatkan oleh Polri serta AMSI dan ABUJAPI.

V.    AMSI dan ABUJAPI
Seperti diuraikan di atas arti Manajemen Sekuriti di Indonesia terdiri atas :
1.    Manajemen Sekurity Organisasi (perusahaan, instansi, dan lain-lain). Buku-buku mengenai security management organisasi, perusahaan, instansi, dan lain-lain.
2.    Manajemen Sekuriti oleh Polri dalam pengembangan industrial security di Indonesia seperti yang ditugaskan oleh UU No. 2, tahun 2002.

Dalam arti manajemen security kedua inilah Polri dapat mengeluarkan Peraturan Kapolri, yaitu peraturan teknis yang mengikat sebagian anggota masyarakat. Yang mengatur intern Polri dikeluarkan sebagai Keputusan atau Instruksi Kapolri. Karena merupakan kebijakan teknis (technical policy), maka Perkap di “dikukuhkan” oleh Menteri Hukum dan HAM. Skep Kapolri dan Instruksi Kapolri tidak perlu di counter sign oleh Menteri Hukum dan HAM.

Perkap No. 24, tahun 2007, tentang “Sistim Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah” adalah kebijakan teknis yang harus dipatuhi oleh yang bersangkutan sesuai rumusan Peraturan Kapolri tersebut. Tentang ini akan diuraikan dalam nomor VI karangan ini. Seperti dimaklumi fungsi utama kepolisian dibagi dalam Represif, Preventif dan Pre-emptif atau Pembinaan Masyarakat.

Represif adalah kegiatan penyelidikan dan penyidikan setelah kejahatan terjadi. Polri memiliki tugas dan wewenang penyidikan umum (algemene opsporingsbevoegdheid). Selain itu ada penyidik kejaksaan, penyidik TNI-AL, penyidik KPK dan penyidik BNN.

Penyidik KPK dan BNN adalah penyidik Polri yang ditugaskan pada kedua lembaga tersebut. Polri dapat dikatakan bertanggung jawab atas 75% fungsi utama represif.

Lebih penting dari Represif adalah fungsi utama Preventif. Walaupun ratio anggota Polri dan penduduk menjadi 1 : 250 sekalipun, 50% kegiatan preventif seyogianya dilakukan masyarakat dan instansi pemerintah tertentu. Adalah tugas Polri untuk secara aktif menghubungi dan memberdayakan masyarakat dalam bidang preventif ini.

Grand strategy Polri tahap 2 adalah “partnership building” (yang pertama “trust building 2005-2010”) yang terkait dengan UU No.2, tahun 2002 : pasal 3 yang menyatakan Polri dibantu oleh Polsus, PPNS dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dan pasal 41 dan 42 mengatur bantuan, hubungan dan kerjasama dengan TNI dan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum serta memperhatikan hierarki.

Pasal 42 (2) menyatakan “
“Hubungan dan kerjasama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan azas partisipasi dan subsidiaritas”.

Jadi, UU No. 2, tahun 2002 telah menugaskan Polri untuk menggalang “partnership” dengan masyarakat dan TNI, instansi pemerintah di pusat dan daerah dan Grand Strategy adalah penjabarannya, karena itu harus dirumuskan lebih jelas untuk pelaksanaan di lapangan. Di bidang preventif mengenai industrial security telah ada organisasi seperti AMSI dan ABUJAPI.

AMSI adalah organisasi profesi “manajer security” dengan Pembina di Pusat Kapolri dan di daerah Kapolda. AMSI telah memiliki cabang hampir di semua Polda, namun dalam pengembangannya perlu terus pembinaan oleh Kapolda. Tujuan AMSI adalah meningkatkan jumlah tenaga manajer professional di bidang security yang sangat dibutuhkan negara dalam pembangunan sekarang dan masa depan.

ABUJAPI adalah asosiasi pengusaha jasa pengamanan yang jumlahnya telah cukup besar dewasa ini. Sebagai asosiasi pengusaha, ABUJAPI termasuk lingkungan KADIN dan APINDO. Walaupun demikian, sesuai UU No. 2. Tahun 2002, usaha jasa pengamanan termasuk pengamanan swakarsa dan kerenanya perlu koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis oleh Polri.

Pemberian izin operasional dan pengawasan atas badan usaha jasa pengamanan harus jelas pembagian tugas antara Dit Binmas di Mabes Polri, dengan Polda dan Polres. Serta kerjasama dengan AMSI dan ABUJAPI di pusat dan di daerah. Polri harus mengumpulkan data selengkap mungkin mengenai keadaan badan usaha jasa pengamanan yang telah diberi izin operasionalnya, mengevaluasi, mengawasi dan bila perlu memperbaikinya. Seperti dimaklumi, dalam pembahasan RUU KUHAP sekarang sedang ramai diperdebatkan tentang wewenang penyadapan. Tahukan Polri, bahwa ada perusahaan jasa pengamanan dengan dasar izin operasional Polri telah sejak lama mengimpor dan memperdagangkan alat penyadap? Kepada siapa dijual dan berapa yang sudah dijual? Di banyak negara memperdagangkan alat penyadap dilarang dan diatur dengan ketentuan tersendiri. RUU KUHAP juga mengatur tentang penyadapan. Karena itu Polri melalui Baharkam, Dit Binmas perlu secara aktif bekerja sama dengan AMSI dan ABUJAPI serta lain organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pencegahan kejahatan  lainnya seperti Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) yang dipimpin mantan Kapolri Jenderal Da’i Bachtiar.

VI.    Saran Penyempurnaan Perkap No. 24, tahun 2007
Seperti diuraikan di atas substansi Perkap 24, 2007 hanya mengatur tentang (1) Satpam, (2) Badan Usaha Jasa Pengamanan, dan (3) Audit Sistim Manajemen Pengamanan, maka jelas Perkap No. 24, tahun 2007 tidak sepenuhnya mengatur Sistim Manajemen Sekuriti, karena itu disarankan agar Perkap No. 24, tahun 2007 disempurna-kan dan dipecah menjadi :
1.    Perkap tentang Satpam
2.    Perkap tentang Usaha Jasa Pengamanan

Tentang audit perlu dikaji praktek sekarang dengan Sucofindo dan bila audit perlu terus diatur, maka
3.    Perkap tentang Audit Sistim Manajemen Security perlu disusun tersendiri.

Tentang Satpam
Istilah Satuan Pengamanan (Satpam) yang dibentuk pada tanggal 30 Desember 1980 adalah terjemahan dari Security Guards, yang tugas pokok dan kompetensinya dapat diibaratkan sama dengan Sabhara Polri atau “general duty police”, tetapi Satpam tidak memiliki wewenang penyidikan. Pengaturan parkir, keluar masuk tamu, penjagaan, pengawalan pada usaha angkutan uang dan kertas berharga, patroli dalam lingkungan perusahaan atau instansi, mengamankan TKP, dan lain-lain adalah tugas Satpam.

Perkap No. 24, tahun 2007 pasal 6 (a) menyatakan tugas pokok Satpam meliputi aspek pengamanan fisik, informasi, personil dan pengamanan teknis lainnya. Ini mencakupi hampir semua tugas manajer sekuriti dengan tenaga-tenaga spesialis yang terlatih secara khusus.

Pasal 8 (3) b tentang BUJP dan e tentang asosiasi penampung Satpam, agar disesuaikan dengan keberadaan ABUJAPI dan AMSI yang telah ada. Ayat (5) dan (6) AMSI dan ABUJAPI telah disahkan oleh Kapolri dan yang perlu memfasilitasi sebagai mitra Polri.

Bagian ketiga : Pembina Satpam
Paragraf 1, 2 dan 3 mengenai Prioritas Pembinaan, Sumber Anggota Satpam dan kemampuan/kompetensi, terutama pasal 13 (3) mengenai
a.    Gada Pratama untuk kemampuan dasar.
b.    Gada Madya untuk kemampuan menengah.
c.    Gada Utama untuk kemampuan manajerial

Perlu dikaji ualang dan disempurnakan, terutama karena profesi Satpam tidak sama dengan profesi manajer sekuriti. Keduanya memerlukan kemampuan professional masing-masing. Karena itu yang perlu dirumuskan lebih dahulu apa kemampuan dan kompetensi Satpam dan apa kemampuan dan kompetensi Manajer Sekuriti? Setelah tahu “profil” Satpam dan Manajer Sekuriti, baru dapat dirumuskan persyaratan dan kurikulum serta metode pelatihannya.

Dengan demikian pasal 14, 15, 16 tentang Gada Pratama, Gada Madya dan Gada Utama, paragraf 7 tentang Instruktur. Paragraf 8 pasal 22 (1) dan (2) perlu disempurnakan.

Tentang seragam Paragraf 12, Registrasi dan KTA dalam paragraf 14  agar dicek dengan pelaksanaan sampai sekarang di lapangan. Kenyataan di lapangan masih banyak yang tidak mengindahkan seragam, juga kurang jalannya registrasi dan KTA. Tentang BUJP  yang perlu disempurnakan terutama Bab kedua : Penggolongan pasal 52 yang meliputi :
a.    Usaha Jasa Konsultan Keamanan (Security Consultency)
b.    Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan (Security Devices)
c.    Usaha Pelatihan Keamanan (Security Training)
d.    Usaha Jasa Angkutan Uang dan Barang Berharga (Valuables Security Transport)
e.    Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan (Guard Services)
f.    Usaha Jasa Penyediaan Satwa (K9 Service)

Mengapa sampai rumusan penggolongan usaha jasa pengamanan menjadi begitu kabur dalam Perkap No. 24, tahun 2007? Ini adalah penggolongan perusahaan yang mengharapkan mendapat untung, karena itu harus jelas bidang usahanya, termasuk perdagangan alat menyadap seperti disinggung di atas. Penyempurnaan Penggolongan Badan Usaha Jasa Pengamanan disarankan (hampir sama dengan SK Kapolri Roesmanhadi dulu), yaitu :
1.    Usaha Jasa Konsultan Pengamanan
2.    Usaha Jasa Produksi dan Perdagangan Alat-alat Pengamanan
3.    Usaha Jasa Angkutan Uang dan Kertas Berharga
4.    Usaha Jasa Pelatihan Satpam
5.    Usaha Jasa Penyewaan Tenaga Satpam.

Mengenai persyaratan untuk mendapat izin, prosedur permohonan izin, siapa yang berwenang menanda-tangani izin, berapa biaya, dan lain-lain perlu jelas dan transparan. Syarat untuk masing-masing bidang usaha tentu tidak sama. Setelah izin dikeluarkan, siapa dan bagaimana cara pengawasan-nya? Dalam hal ini perlu kerja sama dengan ABUJAPI dan AMSI.

Dengan demikian Bagian Ketiga : Kewajiban, Bagian Keempat : Surat Rekomendasi dan Surat Izin Operasional Badan Usaha, perlu disempurnakan. Juga Bab IV : Pengawasan dan Pengindahan, Bagian Kesatu tentang Audit Sistim Manajemen Pengamanan perlu di cek pelaksanaannya untuk disesuaikan dalam Perkap yang diusulkan.

Bagaimana dengan adanya usaha jasa pengamanan yang tidak minta izin Polri? Pelanggaran mengenai Sebutan dan pakaian seragam oleh Kamdal DPR, MPR dan Istana Presiden, harus diselesaikan selekas mungkin, karena mempunyai dampak pada instansi lain.

VII.    Penutup
Dari pengamatan di lapangan, sebagian besar pejabat Polda dan Polres tidak mengetahui adanya Perkap No. 24, tahun 2007, apalagi melaksanakannya. Mengapa demikian? Ini semua memerlukan pengkajian dan penyempurnaan untuk menghindari “lepas kendali” perkembangan industrial security di Indonesia. Bahkan tidak tertutup kemungkinan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh UU No. 2, tahun 2002, kepada Polri ditarik untuk “meringankan beban tugas” Polri, bila dianggap terlalu berat.

Tugas penyempurnaan Perkap No. 24, tahun 2007 tentu pertama-tama terletak pada pundak Direktorat Binmas, Baharkam Polri. Usaha tersebut juga telah dibahas oleh AMSI dan ABUJAPI, karena itu hendaknya segera dimanfaatkan oleh Dit Binmas, Baharkam Polri dibantu oleh Div Kum, dan lain-lain, agar selesai dalam tahun 2013 ini.

Demikianlah secara singkat tentang Manajemen Sekuriti di Indonesia dan Saran Penyempurnaan Perkap No. 24, Tahun 2007, menjadi
1.    Perkap tentang Satpam,
2.    Perkap tentang Usaha Jasa Pengamanan dan
3.    Perkap tentang Audit Usaha-usaha tersebut.

Bila terlalu lama diundur, maka masalahnya akan bertambah rumit.

Jakarta, 25 Maret 2013

Comments are closed.